Berita Lokal PekanbaruInternasional

WTS Australia Temui Parlemen, Tuntut Pelacuran Dilegalkan

Oleh : Djoko Su’ud Sukahar

Wanita Tuna Susila (WTS) menemui politisi di Parlemen Australia Selatan. Mereka meminta pelacuran dilegalkan. Itu agar dia tidak takut polisi. Wah !

Metropekanbaru.com, CANBERRA –Tuntutan untuk melegalkan pelacuran (prostitusi) di Australa Selatan itu sebenarnya sudah bergema tahun lalu. Mereka minta profesi itu dilegalkan. Profesi itu tidak dikriminalisasi (dekriminalisasi).

Alasannya, agar para WTS itu fokus memberi layanan terhadap yang memakai jasanya. Memberi servis dan layanan yang memuaskan bagi kliennya.

Sebab selama ini para WTS itu selalu dicekam ketakutan. Saban datang klien, mereka selalu was-was. Takut klien itu adalah polisi yang sedang menyamar.

Keberanian Dame Catherine Healy dari Selandia Baru dan Julie Bates dari Sydney itu ternyata direspons positif banyak pihak. Mereka mendapat penghargaan karena puluhan tahun bekerja di industri seks, dan mereka dianggap sebagai aktivis yang memperjuangkan dekriminalisasi profesinya. Kini, dua WTS itu kembali datang ke parlemen untuk menemui politisi agar memperjuangkan tuntutannya itu.

Menerima kedatangan mereka, anggota parlemen dari Partai Hijau, Tammy Franks, mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengusulkan undang-undang untuk melegalkan kerja seks itu tahun lalu. Undang-undang itu akan diperdebatkan lagi pada bulan Juni nanti.

Baca Juga  Ayo Mengajak Kelinci Bermain di Dusun Cangar

Menurut Bates, dia datang ke Australia Selatan untuk mendorong para politisi, bahwa dekriminalisasi pelacuran adalah langkah yang tepat. “Dan ini bukanlah musibah,” ungkapnya.

Kata Bates, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan advokasi reformasi pekerja seks. Namun selain itu, Bates juga masih bekerja sebagai pekerja seks bagi warga lanjut usia yang hidup dengan disabilitas.

Menurut anggota Parlemen dari Partai Hijau, Tammy Franks, usulan undang-undang kerja seks ke parlemen tahun lalu  adalah upaya reformasi ke-13.

Dia menerima dukungan dari golongan liberal moderat, tetapi merupakan oposisi dari sayap kanan Partai Buruh.

Menurut Franks, Australia Selatan memiliki beberapa undang-undang tertua dan paling ketinggalan zaman di Australia terkait dengan pekerja seks.

“Jika mereka bisa bersikap dewasa dan menyetujui, mengapa parlemen melarang  itu. Kitaa harus fokus pada kejahatan nyata,” katanya.

Franks memperingatk,an bahwa undang-undang itu berdampak pada keselamatan pekerja. Sebab selama ini banyak WTS yang takut  melapor pada polisi ketika keselamatannya terancam karena takut akan didakwa.

Baca Juga  Labuha Diguncang Gempa 3.0 Magnitudo

Tahun lalu, ABC melaporkan, bahwa tindakan keras polisi terhadap pekerja seks justru mendorong industri ini dilakukan diam-diam.

Data polisi saat itu menunjukkan, bahwa tempat yang dicurigai rumah bordil dikunjungi 176 kali, dan dengan lebih dari 200 dakwaan dijatuhkan. Ini sama dengan penggerebekan rumah bordil dua hari sekali. ABC/jss

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close