NasionalNews

Silang Sengkarut Regulasi dan Implementasi Sertifikasi Halal

Oleh: Ahmad ZR

Metropekanbaru.com, Jakarta – Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah diberlakukan. Namun, implementasinya masih membuat kebingungan. Belum lagi bagi para pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal sebagai keabsahan yang wajib dipenuhi.

UU JPH disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 25 September 2014 dan disahkan oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, 17 Oktober 2014. Pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsudin mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Lima tahun sudah persiapan implementasi UU ini dilakukan dan saatnya diberlakukan pada 17 Oktober 2019, tepat lima tahun sesuai ketentuan.
Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kini saatnya UU tersebut mengikat bagi warga negara atau mitra usaha terkait legalisasi halal. Ternyata, implementasinya mengundang banyak masalah. Mulai dari proses peralihannya dari lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tidak mudah hingga birokrasi sertifikasi halal yang panjang.

Silang sengkarut pemberlakuan UU yang sangat penting ini menjadi sorotan publik. Mulai dari kesiapan pemerintah dari sektor Sumber Daya Manusia (SDM) hingga infrastruktur kelembagaan yang mengurus kemaslahatan ini.

Tidak usah jauh-jauh dulu. Dari sisi sosialisasi regulasi ini saja dipandang belum maksimal. Kemudian prosedur dan syarat pendaftaran produk juga mendapat kendala di lapangan.

Aishah Maharani
Aishah Maharani. Foto: Ahmad ZR

CEO & founder Halal Corner, Aisha Maharani mengatakan, BPJPH difungsikan sebagai administrator, regulator dan fasilitator. Tugas administrator, antara lain, menerima pendaftaran produk, jembatan bagi LPH dan MUI, dan penerbitan sertifikat halal.

“Saya kritisi di gerbang pertama, yaitu prosedur dan syarat pendaftaran produk,” kata Aisha di Jakarta, Jumat (18/10).

Dalam alur proses sertifikasi halal, pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH Pusat yang bertempat di Jakarta, untuk area Jakarta dan sekitarnya. Pelaku usaha bisa mendatangi langsung ke kantor BPJPH.

Sedangkan untuk di luar Jakarta dan sekitarnya bisa mendaftar ke kantor wilayah kementerian agama tingkat provinsi, kabupaten dan kota. “Nah, BPJPH secara resmi belum mempunyai kantor perwakilan di 33 provinsi seperti LPPOM MUI,” ujarnya.

Menurut mantan staf LPPOM MUI ini, pelaku usaha masih harus mendaftar secara manual, dengan membawa dokumen hard copy dan soft copy dikarenakan Sistem Informasi Halal (SIHalal) masih dalam pengembangan.

“Di sini titik kritisnya adalah keamanan data pelaku usaha yang belum jelas dijamin oleh BPJPH,” tuturnya.

Sementara, syarat pendaftaran yang harus dibawa oleh pelaku usaha antara lain, data pelaku usaha, data pelaku usaha yang wajib dibawa adalah NIB (Nomer Izin Berusaha) atau dokumen izin lainnya (SIUP, TDP), NPWP, Akta Notaris
KK dan KTP lenanggung jawab pelaku usaha atau API/API-U/API-P bagi importir.

Selanjutnya, nama dan jenis produk, surat izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait daftar produk dan bahan, data bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong sertifikat halal bahan baku, bahan olahan, dan bahan tambahan.

Selain itu, bahan penolong proses pengolahan produk berupa pembeliaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku yang digunakan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi dokumen Sistem Jaminan Halal.

Menurut Aisha, apabila melihat syarat yang ditentukan, apakah dikenakan syarat yang sama atau tidak, belum ada kejelasan. Jika disamakan persyaratannya, apakah memungkinkan dengan kondisi usaha dan sumber daya manusia yang tidak mungkin memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran? Ini juga masalah.

Berikut ini catatan Halal Corner terkait regulasi tersebut.

Durasi waktu

1. Proses pendaftaran selesai sampai verifikasi dokumen: Belum jelas

2. Proses Verifikasi di BPJPH: Belum jelas

3. Proses pemilihan dan penentuan LPH: 5 hari kerja (Pasal 30 ayat 2)

4. Proses audit sampai pengiriman berkas ke BPJPH: Belum jelas

5. Proses rapat komisi fatwa: Maksimal 30 hari kerja (Pasal 33 ayat 4)

6. Proses rapat komisi fatwa sampai terbit Sertifikat halal: 7 hari kerja (Pasal 35)

Pertanyaan:
Berapa lama durasi waktu sertifikasi halal mulai awal sampai keluar sertifikat halal?

Biaya Sertikasi Halal
Pembiayaan yang biasanya diberikan kepada pelaku usaha yang mendaftar ke MUI dilihat dari kategori-kategori sebagai berikut:

1. Jenis produk: industri olahan, catering, restoran, kosmetik, obat-obatan, flavor, dan barang gunaan lainnya.

2. Skala Industri: PT, CV, IRT

3. Cakupan wilayah: lokal, nasional, multinasional

4. Kompleksitas bisnis proses: kompleks atau sederhana

Pertanyaan:
1. Apakah ada kategori dan berapa kisaran biayanya?
2. Apakah sama pada semua jenis usaha? Untuk usaha mikro seperti pedagang asongan, gorengan, tukang bakso, warteg, berapa biaya yang diberlakukan?
3. Jika gratis, dari mana sumber pembiayannya?

Kedudukan Sertifikat Halal BPJPH
Menurut Aisha, sertifikat halal BPJPH belum diakui oleh ESMA (Emirate Authority for Standardization and Metrology). Sementara sertifikat halal MUI dengan LPPOM sebagai lembaga pemeriksa kehalalannya sudah diakui ESMA.

Dengan adanya pengakuan ESMA ini, produk yang mengantongi sertifikat halal MUI dapat melakukan eskpor ke negara-negara Timur Tengah. Lalu bagaimana nasib produk halal lokal dengan sertifikat halal dari BPJPH? Apakah mampu melakukan eskpor ke mancanegara?

Dari berbagai pertanyaan dan ketidakjelasan di atas, BPJPH dianggap belum siap dan terlalu terburu-buru  dalam mengambil alih sertifikasi halal Indonesia. Terakhir, semoga industri halal tidak mundur 30 tahun ke belakang yang masih harus membangun dengan tergopoh-gopoh, padahal di sisi lain MUI dengan LPPOM sudah mempunyai prosedur dan standar halal yang telah diakui dunia internasional. (Aza)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close