Berita Lokal PekanbaruNewsNusantara

Sikapi Kasus Dokter Romi, Bupati Solok Minta Maaf

Oleh: Anisa Tri K

Metropekanbaru.com, SOLOK – Setelah cukup lama bungkam, akhrnya Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria,  memohon maaf atas kondisi yang terjadi pada drg Romi Syofpa Ismael. Hal ini terkait dengan pembatalan kelulusan Romi sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sudah diputuskan Muzni

“Bupati tentunya memohon maaf atas kondisi ini. Beliau juga punya bawahan, yang namanya pengambil keputusan mungkin beliau kurang cermat melihat dinamika ini,” ujar Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri seperti yang disampaikan melalui Channel YouTube, Kamis (1/8)

Malik mengatakan, bahwa sebelumnya ada perdebatan oleh bawahan bupati, terkait kondisi yang tidak seimbang yang dialami oleh drg Romi. “Saya katakan pada beliau, kita tidak usah dulu perdebatkan persoalan prosedural. Substansinya bagaimana Bu Omi (drg Romi) bisa mendapatkan hak-haknya kembali,” tutur Malik.

Sementara itu Ombudsman Sumatra Barat memanggil Muzni  terkait masalah tersebut. Dari surat panggilan yang sudah dilayangkan Ombudsman Sumbar, dijadwalkan Kamis (1/8) ini Muzni diminta memberikan klarifikasi ke Kantor Ombudsman Sumbar.

Muzni harus hadir memenuhi panggilan Ombudsman Sumbar. “Pemeriksaan Muzni tidak bisa diwakili sekda, apalagi bagian hukum,” ujar Asisten Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi.

Menanggapi pemanggilan dirinya, Muzni Zakaria meminta pengunduran jadwal. “Melalui Kabag Hukum Pemkab Solok Selatan, Hamdi, bupati meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 5 Agustus,” papar Adel.

Adel menegaskan, bahwa Ombudsman bisa memanggil Muzni secara paksa jika dalam tiga kali pemanggilan Muzni tidak datang. “Tidak dihadiri lagi, kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI mengatur itu. Opsi pemanggilan paksa itu akan terus kita buka. Tapi, sekali lagi, kami Ombudsman yakin bupati akan datang,” paprnya.

Kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, mengatakan, jalur hukum terpaksa ditempuh karena proses dialog menemui jalan buntu. Selain itu, posisi kelulusan Romi saat ini sudah diisi oleh peserta lain.

Perjuangan Romi mencari keadilan berlanjut di Jakarta. Pada Kamis (1/8) Romi mendapat pendampingan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Tim Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menilai tindakan pembatalan kelulusan Romi juga kontraproduktif dalam upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa pemerintah berkewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari keseluruhan PNS di wilayahnya.  Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas.

Terkait penolakan Pemkab setempat, Aria Indrawati dari Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) menyatakan, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama di bidang pekerjaan. Menurut dia, tidak ada alasan daerah tersebut menolak Romi sebagai PNS dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, tenaga medis di Solok Selatan masih minim. Romi pun memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat sebagai tenaga bidang medis yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. (AS)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close