Berita Lokal PekanbaruNasionalNews

Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian di Riau Tidak Capai Target

PEKANBARU – Korupsi adalah musuh bersama yang harus dimusnahkan tak terkecuali di Provinsi Riau. Apalagi di bumi lancang kuning ini yang kerap menjadi langganan kasus korupsi.

Betapa tidak tiga gubernur berturut-turut usai reformasi masuk bui karena korupsi. Belum lagi kepala daerah dan anggota dewannya sudah banyak pula yang terjerat korupsi. Namun itu bukan berarti semuanya sudah selesai.

Terbukti Komisi Pemberantasan Korupsi masih menetapkan Riau sebagai satu dari enam daerah yang sangat diawasi. Belum lagi oleh kepolisian yang menaikkan target penanganan perkara korupsi di daerah.

Untuk Polda Riau ditargetkan penanganan 12 kasus korupsi untuk tahun 2018. Dan bagi setiap polresnya juga dibebani target 3 masing-masing. Akan tetapi setelah berjalan satu tahun target tersebut tidak tercapai.

Disampaikan Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan bahwa penyelesaian tahun ini menurun jika berdasarkan target. Untuk Direskrimsus target tercapai jika dihitung dari kasus yang sudah P21.

Masalahnya target yang tidak tercapai adalah untuk polres yang ada di Wilayah Riau. Bahkan ada dua yakni Polres Dumai dan Inderagiri Hulu yang tidak menangani satu kasus pun pada 2018.
Selebihnya meskipun ada, tapi banyak tidak mencapai target tiga kecuali Polres Siak dan Bengkalis.

Baca Juga  Cut dan Roger Danuarta Kenakan Busana Aceh, Apa Ya Maknanya?

Yang lainnya Polres Pelalawan tak ada kasus tahun ini tapi menyelesaikan perkara tahun lalu satu. Kemudian masing-masing 2 Polresta Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Sedangkan yang menyelesaikan satu perkara Polres Inderagiri Hilir dan Kampar.

Secara total Kepolisian di Riau menangani 26 kasus korupsi dengan tersangka 39 orang. Penanganan tersebut diklaim menyelamatkan keungan negara sebesar Rp4 miliar lebih dari kerugian negara sebesar Rp13,6 miliar.

“Korupsi penyelesaian perkara turun, tapi target diberikan pusat mengalami peningkatan. Beberapa polres perlu evaluasi, ada Polres Dumai dan Inhu yang belum menangani maupun penyelesaian perkara korupsi,” ujar Gideon.bayu

Gambar Liputan6

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close