NasionalNewsTekno

Pakar IT: Sektarian Tumbuh Subur di Indonesia karena Pembiaran dari Pemerintah

Oleh: Ahmad ZR

Metropekanbaru.com, Jakarta – Pakar IT dari Universitas Esa Unggul, Munawar, mengkritik paparan data yang disampaikan master bidang international affair Boston University Amerika Serikat, Hafiz Al Asad. Dia mengatakan, aktivitas siber di kalangan muslim di Indonesia telah meningkatkan volume sektarianisme yang cukup mengkhawatirkan.

“Pada dasarnya kekuatan di dunia maya adalah anonimity di mana semua orang bisa menyembunyikan identitas diri,” kata Munawar kepada Indonesia Inside, Jumat (4/10).

Melalui akun anonim, seseorang dapat bebas mengekspresikan dirinya secara bebas. Dalam banyak kasus bahkan sudah kebablasan.

“Sektarianisme di dunia siber justru kian mendapatkan media saat ada pembiaran oleh penguasa,” ujarnya.

Hal ini tercermin saat Pilpres 2019, di mana buzzer-buzzer pendukung petahana bebas mem-bully sana sini, termasuk pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kubunya. Demikian juga dengan penyebaran hoaks tanpa kendali selama masih menguntungkan petahana.

“Hal sebaliknya terjadi manakala ada pihak-pihak yang berseberangan dengan petahana langsung diproses tanpa pakai lama,” kata Munawar menyayangkan hal tersebut.

Hal ini, menurut dia, akhirnya mengakibatkan terbelahnya masyarakat khususnya di dunia siber. Perlakuan yang tidak seimbang antara yang pro petahana dan yang berseberangan dengan petahana makin mempertajam sektarianisme di dunia siber.

“Jika sekiranya pemerintah bisa berlaku adil, barangkali sektarianisme bisa diminimalisir,” ujarnya.

Pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik, demikian hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini. Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda propemerintah dan partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial.

Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.

Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube. (Aza)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close