Berita Lokal PekanbaruInternasionalNews

NU Belanda : Revisi UU KPK, Ada 255 Wakil Rakyat Menjelma Koruptor

Oleh: Rudi Hasan

Metropekanbaru.com, JAKARTA– Berbeda dengan PBNU, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda, M Latif Fauzi, dengan tegas berpihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun memiliki alasan kuat untuk tidak mendukung revisi UU KPK oleh DPR.

“Mencermati isi dari usulan perubahan UU KPK, kami mengkhawatirkan rencana perubahan UU KPK akan membuat KPK mati suri dan tidak lagi memiliki taji dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang masif di Indonesia,” kata Latif dalam keterangan tertulis dari Belanda yang diterima di Jakarta, Ahad (8/9).

Dia melihat ada unsur tergesa-gesa dari DPR untuk merevisi UU KPK. Bahkan, wacana itu mengemuka sebelum wakil rakyat mendapat persetujuan dari pemerintah. Latif pun menduga ada motif tertentu dalam rencana revisi regulasi tersebut.

“Bahwa rencana perubahan UU KPK yang tergesa-gesa tidak sejalan dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Padahal, kata dia, seharusnya pengubahan UU harus dilakukan dengan prinsip terbuka, partisipatif, dan kejelasan tujuan. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Latif, Pemberantasan korupsi adalah agenda besar bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan untuk kemaslahatan (tahqiqul ‘adli li ishlahi ar-ra’iyyah). Jangan sampai reformasi yang melahirkan KPK, jadi sejarah saja.

“Selama ini, KPK yang lahir sebagai ‘anak kandung reformasi’ telah terbukti berkontribusi sangat positif dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan, di berbagai daerah,” kata dia.

Bahkan, hingga pertengahan 2019, 255 wakil rakyat dijerat karena ketahuan menjelma sebagai koruptor. Sebanyak 130 kader partai juga digarap KPK karena merampok uang negara.

Atas dasar itu, Latif menyebut perjuangan KPK harus dilanjutkan dan didukung. Karena KPK terbukti telah berperan penting dalam upaya pencegahan dan penindakan kerusakan dan pencapaian kemaslahatan.

“Yakni apa yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah dar’ul mafasid wa jalbul mashalih. Kami juga mencermati peran penting KPK selama ini dalam upayanya mencegah dan melakukan penindakan terhadap korupsi di bidang sumber daya alam,” ucapnya.

Triliunan rupiah telah diselamatkan KPK dari penanganan kasus korupsi di bidang sumber daya alam. Latif juga melihat KPK terlibat aktif dalam penanganan kasus korupsi sumber daya alam sekaligus melindungi kedaulatan negara dari perampokan oleh koruptor, serta berperan
penting dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Oleh karenanya peran KPK sangat dibutuhkan,” kata dia. (AIJ)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close