Berita Lokal PekanbaruNews

Minta Kepastian UMK, Ratusan Buruh Inhu Demo Kantor Disnaker

Oleh : Hamdan Tambunan

Metropekanbaru.com, INHU-Ratusan buruh melakukan aksi demo. Mereka meminta kejelasan tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019.

Aksi itu dilakukan Forum Lintas Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Indragiri Hulu yang tergabung dalam Federasi Hukatan-KSBSI, Federasi SPTI-KSPSI, Federasi SPPP-KSPSI, SBSI 1992, Federasi NIBA-KSPSI hari Jumat (03/05/19).

Dalam aksi unjukrasa ini mereka menyampaikan lima tuntutan. Meminta agar Bupati Inhu menetapkan UMK sesuai yang telah diusulkan, mencopot Kepala Dinas Tenagakerja dari jabatanya karena dinilai tidak mau mengurusi Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah diusulkan oleh Bupati.

“Kami minta kembalikan Kantor Dinas Tenagakerja yang pada dasarnya kantor itu dibangun dan diperuntukkan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Perifikasikan keanggotaan pengurus serta SK APINDO (Asosiasi Perusahaan Indonesia) yang berada di Kabupaten Inhu agar pertanggung-jawaban kesepakatan yang disepakati pada setiap pembahasan upah tidak diingkari sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 2018 yang lalu,” teriak mereka.

“Dan terakhir, kami menolak Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tidak jelas indentitasnya,” tambah mereka saat membacakan sikap mereka saat berada di halaman Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Inhu.

Sasaran utama aksi unjuk-rasa ini adalah Dinas Tenaga Kerja, dan setelah itu mereka bergeser ke Kantor Bupati Inhu.

Di Kantor Disnaker, Mukson BBA selaku Ketua pengurus DPC F. SPSTI-KSPSI selain melakukan yel-yel, juga meminta kepada Endang selaku Kadis agar menjawab tuntutan para buruh. “Jangan sembunyi di balik jabatan,” tegas Mukson.

Situasi unjuk rasa yang diguyur hujan lebat itu tak mengurung niat Endang untuk menghampiri ratusan demonstran dan mendengar aspirasi pekerja buruh.

Setelah di Disnaker, ratusan anggota serikat buruh bergeser ke Kantor Bupati Indragiri Hulu. Mereka minta kepada Bupati agar Kadis Tenaga Kerja dicopot dari Jabatanya.

Mereka menganggap Kadis diindikasikan ada keberpihakan. “Disnaker ‘mendiamkan’ kenaikan UMK 2019 serta persoalan- persoalan (kasus) pekerja/buruh yang penanganannya tidak pada tempatnya,” ucap Miston Pandiangan selaku Ketua Federasi Hukatan-KSBSI.

Bupati Inhu, Yopi Arianto saat ditemui mengatakan, bahwa tuntutan buruh sudah terakomodir semua. Untuk UMK Indragiri Hulu tahun 2019 sudah ditanda-tangani oleh Gubernur Riau sebesar Rp2.751.000. “Dan untuk UMK kita berada di nomor tujuh se-Riau dari Kabupaten lain. Artinya kita sudah mengusulkan,” kata Bupati. (dan/jss)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close