Berita Lokal PekanbaruNews

Mendikbud : Sistem Zonasi untuk Pemerataan

Oleh: Azhar AP

Metropekanbaru.com, JAKARTA-Pola zonasi meributkan. Banyak orangtua siswa yang jengkel dan marah-marah Apa kata Mendikbud? Itu untuk pemerataan. Wah !

Sistem zonasi dalam sistem pendidikan  nasional menjadi polemik di tengah-tengah warga. Umumnya, sistem ini dikeluhkan karena orang tua tidak bisa menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri unggulan.

Pendapat yang lebih ekstrem menyebutkan, siswa yang bodoh pun bisa duduk di bangku sekolah unggulan. Di lain sisi, peserta didik tidak perlu belajar menghadapi Ujian Nasional (UN)  karena pada akhirnya siswa ‘dipaksa’ duduk di bangku sekolah berdasarkan zona.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjawab berbagai keluhan tersebut. Intinya, sistem ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Bukan hanya bagi peserta didik, tapi juga sistem dan tenaga pengajar sehingga semua sekolah memiliki standar pendidikan yang sama dan merata.

“Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” kata Mendikbud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/6).

Dia mengatakan, kebijakan zonasi yang diterapkan sejak Tahun 2016 menjadi pendekatan untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan zonasi tidak hanya digunakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Mendikbud menegaskan, pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat.

Kemudian, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Menurut dia, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat undang-undang (UU).

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), Mendikbud telah menerbitkan edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait implementasi PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud, katanya, tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Aza/Antara)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close