Berita Lokal PekanbaruNusantara

Lagi, Bawaslu Riau Copoti Iklan Caleg Bandel

Oleh: Azhar Saputra |

Bawaslu Riau copoti iklan caleg yang membandel. Alat Peraga Kampanye (APK) itu berukuran raksasa, dan memenuhi jalanan protokol.

Metropekanbaru.com, PEKANBARU – Demi memberikan rasa keadilan bagi calon legislatif (caleg), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau menurunkan secara paksa APK-APK berukuran raksasa. APK (Alat Peraga Kampanye) itu menempel di Jalanan Kota Pekanbaru yang berada pada posisi dan lokasi berbayar. Dan pemasangan APK pada reklame berbayar itu tidak sesuai dengan asas keadilan.

APK ini juga tidak sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 1990 Tahun 2018 poin tujuh, bahwa setiap peserta pemilu harus memiliki kesempatan yang sama. Sementara reklame pada tempat-tempat terbatas hanya bisa dipasangi beberapa calon saja. Akhirnya, 10 APK caleg berbayar dengan ukuran raksasa di turunkan.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan menyebutkan, bahwa penurunan APK dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga di beberapa Jalan Protokol lainnya. “Dari Jalan Jenderal Sudirman kita menyisir Simpang Tiga, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soebrantas dan jalan-jalan lainnya, ” jelasnya, Selasa 22 Januari 2019.

Sebelumnya, pada 8 Oktober 2018 silam, partai politik termasuk para kandidat sepakat, dalam hal teknis pelaksanaan kampanye mereka tidak akan melanggar aturan. Mereka sama-sama menandatangani penegasan teknis termasuk tata cara dalam pemasangan APK.

Meski telah menurunkan paksa APK yang membandel, namun selama berada di lapangan, Bawaslu Riau sama sekali tidak menurunkan APK berbayar milik calon petahana Pilpres dengan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin yang berada di beberapa ruas jalan protokol kota.

Rusidi beralasan, bahwa untuk APK yang satu ini tidak melanggar aturan karena mereka berpedoman pada dasar hukum Surat Edaran tahun 1990.  Sedang pencopotan APK pada caleg mengacu pada keterbatasan sarana.

“Jadi berbeda. Jika APK calon presiden yang pesertanya hanya berjumlah 2 paslon, sehingga tidak masuk dalam kategori pelanggaran. Ini juga tertuang dalam PKPU, bahwa APK yang dilarang berkampanye pada tempat berbayar hanya untuk caleg dan partai politik. Berbeda dengan pemasangan dilakukan oleh calon presiden,” ujarnya. (JSS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close