Catatan RinganNasionalNews

Kita Sepatutnya Menaruh Hormat Pada Orang Wafat

Manusia beradab sepatutnyalah menghormati sesamanya yang telah wafat. Semua agama mengajarkan umatnya untuk menghargai orang yang telah meninggal. Secara sosial, masyarakat juga telah terbiasa menaruh respek kepada orang yang telah tiada. Ini bisa dengan mudah dilihat dari ritual dan penghormatan terakhir terhadap almarhum sebelum dikebumikan.

Jakarta — Dalam ritual itu selalu yang diingatkan adalah hal-hal yang baik pada almarhum semasa hidupnya. Doa-doa pun dipanjatkan oleh keluarga dan handai taulan, bahkan hingga sepanjang masa meski almarhum sudah tinggal tulang-belulang di bawah tanah.

Dalam bernegara pun, orang mati tetap dihormati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda, mengatur hal itu. Pasal 77 KUHP secara jelas mengatur bahwa tuntutan pidana gugur bila tersangka/terdakwa meninggal dunia. Sedang Pasal 320 dan 321 KUHP mengatur pidana penjara atau denda bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang meninggal.

Tapi di tahun politik, semua itu bisa diterabas. Di tahun politik, orang seperti seenaknya berbicara atau pun menuding, yang biasa bertujuan untuk menjelek-jelekkan pihak lawan politiknya. Itulah yang diduga dilakukan Ahmad Basarah, politisi PDI Perjuangan, terhadap almarhum Pak Harto, Presiden RI ke-2.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, akhir bulan lalu, Basarah menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Dan, sebutnya pula, Soeharto tak lain bekas mertua Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02.

Basarah mengatakan hal itu sebagai respon dari pernyataan Prabowo Subianto ketika berbicara dalam sebuah gala dinner di singapura sehari sebelumnya, yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini ibarat kanker stadium empat.

Seakan gayung bersambut, kebetulan atau tidak, ucapan Basarah tersebut bergulir dan dijadikan materi diskusi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyongsong Hari Anti Korupsi Internasional 2018 yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Diskusi ICW itu bertajuk “Jangan Lupakan Korupsi Soeharto”.

Soal diskusi ICW ini direspon oleh Ustadz Haikal Hassan Baras dengan keras. “Normal nggak ICW mengungkap korupsi orang yang sudah meninggal, dan mengejar aset-aset yang digunakan untuk pembangunan seluruh masyarakat?” ujar Haikal. Seharusnya, kata Haikal, ICW fokus dalam membahas korupsi sejak zaman Presiden Megawati hingga Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat. Atau kalau mau fair, ICW harus membahas korupsi di semua era.

Kembali ke Basarah. Ia mungkin saja spontan membalas penilaian Prabowo terhadap aktivitas korupsi di Tanah Air tersebut. Tapi, spontan atau direncanakan, disengaja atau tidak, ucapannya itu dinilai tak patut dilontarkan oleh seorang politisi senior yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan kesantunan berpolitik. Apalagi ia secara gamblang menuding satu nama, beda dengan Prabowo yang menyinggung kondisi korupsi kekinian secara umum.

Maka adalah hal yang wajar jika kemudian ucapan, atau lebih tepatnya tudingan, Ahmad Basarah itu mengundang reaksi dan kecaman dari berbagai pihak. Tidak saja dari kalangan yang mendukung keluarga Pak Harto, tapi juga dari kalangan akademisi yang pemikiran dan ucapannya berpijak pada landasan hukum. Sebutlah, di antaranya, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mudzakir.

Mudzakir sangat menyayangkan ucapan Basarah. Seharusnya, kata dia, Basarah tidak mencaci orang yang sudah meninggal, terlebih Presiden RI kedua itu telah mendedikasikan separuh hidupnya untuk Indonesia.

“Mestinya tak pantas orang yang sudah meninggal diberikan kata seperti itu. Toh, kalaupun orang meninggal memiliki perbuatan tidak berkenan, dianjurkan untuk dimaafkan. Yang dingat adalah kebaikan-kebaikannya,” ujar Mudzakir, yang mengingatkan bahwa Basarah dapat dijerat dengan Pasal 321 KUHP.

Ia meminta Basarah menunjukkan fakta jika Soeharto berbuat demikian. “Jadi, yang korupsi di zaman dulu itu siapa? Sampai hari ini Pak Harto tidak pernah diadili karena korupsi. Tidak ada orang lain yang mencatut nama Pak Harto atas kasus korupsi,” katanya.

Para pendukung Soeharto pun bereaksi. Tim Advokat Peduli Soeharto melaporkan Basarah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atas dugaan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara mantan anggota DPR, Anhar, melaporkan Basarah ke Bareskrim Mabes Polri, atas dugaan melakukan penghinaan terhadap almarhum Soeharto.

Terhadap segala proses hukum itu, bagusnya Basarah dengan gentleman menyatakan siap menghadapinya. Memang begitulah seharusnya sikap politisi senior: berani berbuat, berani bertanggungjawab.

(Norman TA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close