Berita Lokal PekanbaruNews

KI Sebut Baru 2 Kementrian yang Informatif

PEKANBARU – Keterbukaan informasi menjadi syarat penting dalam era demokrasi saat ini. Pemerintah pun sudah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, namun masih belum semua lembaga pemerintah maupun instansi yang mengimplementasikannya.

Salah satunya itu adalah dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu juga ada standar minimal lainnya untuk dilihat.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengatakan untuk tingkat nasional seperti di kementarian sudah 100 persen yang membentuk PPID. Namun untuk kualitas dan kapasitasnya masih beragam. Bahkan ada satu hingga dua kementrian yang masih minim tingkat kepatuhannya terhadap UU Keterbukaan Informasi.

“Di lembaga negara dan pemerintah provinsi se-Indoneaia yang masuk informatif sangat sedikit. Di kementrian hanya dua yakni kementrian keuangan dan kementrian komunikasi dan informasi,” ujar Cecep.

Sementara yang lainnya, kata dia masih masuk kategori menunu informatif. Termasuk juga Badan Usaha Milik Negara dan Partai Politik.

Dia mengatakan pemerintah melalui peraturan kementrian dalam negeri sudah mewajibkan pembentukan PPID. Teknisnya juga sudah diturunkan melalui Peraturan KI.

“PPID ini vital fungsinya, dialah yang mendokumentasikan informasi yang tersedia pada masyarakat. Ketika ada masyarakat menginginkan informasi, maka PPID lah yang mencari. Jadi peningkatan kapasitas harus dilakukan,” tambahnya.bayu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close