Berita Lokal PekanbaruNews

Keuntungan Korporasi Pembakar Lahan Bakal Dirampas

Oleh: Eko P

Metropekanbaru.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap merampas keuntungan pemilik konsesi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Rasio Ridho Sani mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak akan segan menggugat perusahaan pemegang konsesi untuk menuntut ganti rugi dan biaya pemulihan hutan dan lahan yang terbakar, selain menerapkan sanksi administratif dan termasuk pencabutan izin.

“Di lahan terbakar yang ditempati korporasi, bahwa kami juga punya kewenangan untuk menindak dan mencabut izinnya,” tegas Roy.

Ia juga mengatakan pemerintah siap melakukan perampasan keuntungan konsesi jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup pembakaran lahan memicu kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, seperti yang tertera pada Pasal 119 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Baca Juga  Lukman Edy : Karding Dianggap Muhaimin Gerombolan Pemberontak

Menurut Roy, pencabutan izin konsesi sudah dilakukan pada korporasi di Kalimantan Barat, di Dumai, Riau, dan di provinsi-provinsi yang lain. “Perlu diingat bahwa pemerintah daerah juga wajib melakukan pengawasan terhadap lahan konsesi”.

Saat ini, ia mengatakan, dirinya bersama Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup Yazid Nur Huda dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles Panjaitan tengah fokus kepada arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa Gakkum KLHK akan melakukan penindakan hukum secara tegas kepada para pelaku yang sudah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kami akan melakukan penyelidikan bersama penyidik-penyidik dari Bareskrim Polri. Kami akan melakukan tindakan keras untuk itu,” ujar Roy.

Untuk itu, Dirjen Gakkum LHK akan bekerja sama dengan pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis untuk menjerat pelaku yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan saat ini. Pasal berlapis diterapkan dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Baca Juga  Kota Balikpapan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor

Selain menjerat pelaku dengan pasal berlapis, Roy mengatakan pihaknya akan menerapkan tindakan multiinstrumen terkait sanksi yang akan diberikan. “Selain sanksi administratif, kami juga menerapkan sanksi perdata dan pidana,” tutupnya. (EP)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close