Berita Lokal PekanbaruNasionalNews

Jikalahari Menilai Presiden Jokowi Membiarkan Teror terhadap KPK

PEKANBARU – Organisasi Lingkungan Jikalahari mengecam tindakan teror yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil KPK Laode M Syarif pada Rabu, 9 Januari
2019. Sebuah bom Molotov meledak tepat di balkon lantai dua rumah Laode M Syarif.

Selang beberapa jam rumah Ketua KPK Agus Raharjo juga di teror dengan bom rakitan jenis high explosive yang tergantung di pagar depan rumah. “Ini¬†merupakan ancaman dan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan korporasi di sektor sumberdaya alam yang saat ini sedang gencar dilakukan KPK,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari.

Sebelas tahun terakhir KPK menindak korupsi terkait korporasi. Pada 2006-2007 KPK menetapkan Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah korupsi perizinan IPK korporasi sawit grup Surya Dumai
hingga rugikan keuangan negara Rp 346 M. Lalu, Martias (pemilik Surya Dumai Grup) juga divonis Mahkamah Agung penjara 1,6 tahun, denda Rp 500 juta, uang pengganti korupsi kehutanan Rp 346 Miliar.

Periode 2007-2014 KPK menindak korupsi perizinan IUPHHKHT untuk 20 korporasi HTI. Dua Bupati, tiga Kepala Dinas Kehutanan dan satu Gubernur Riau divonis bersalah korupsi merugikan keuangan negara total Rp 3,3 Triliun atau keuntungan 20 korporasi HTI menebang hutan alam sebesar Rp 1,78 Triliun. Ke 20 korporasi itu milik taipan Eka Tjipta Wijaya (Sinarmas Grup) dan Sukanto Tanoto (Royal Golden Eagle).

Versi Majalah Forbes edisi Desember 2018 menempatkan Eka Tjipta Wijaya menempati urutan ketiga orang terkaya Indonesia dengan kekayaan senilai Rp 124 Triliun, dan Sukanto Tanoto urutan ke 25 dengan kekayaan senilai Rp 18,85 Triliun. Pada 2018 KPK melakukan OTT terhadap Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wadirut PT SMART, COE PT BAP dan Manajer Legal anak perusahaan Sinar Mas Grup (milik taipan Eka Tjipta Wijaya) di Kalimantan Tengah. Mereka menyuap DPRD Kalteng terkait kasus pembuangan limbah sawit ke Danau sembuluh Kalteng.

Setahun sebelumnya, KPK melakukan terobosan menghitung kerugian ekologis dalam perkara Gubernur Sultra Nuralam. “Terobosan ini meski terlambat 11 tahun,
setidaknya kerugian ekologis kini bisa digunakan dalam perkara korupsi sumberdaya alam,” kata Made Ali.

Selain penindakan KPK juga melakukan pencegahan berupa Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), yang intinya memperbaiki dan mencegah korupsi sektor kehutanan,
perkebunan dan pertambangan. Termasuk terobosan hukum yang dilakukan KPK bersama Mahkamah Agung hingga melahirkan produk hukum Perma No 13/2016 tentang Tata Cara
Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Setahun Paska Perma 13 terbit, pertama kalinya KPK menetapkan korporasi PT DGI korupsi proyek pembangunan RSP Universitas Udayana Bali “KPK selain melawan mafia politik, juga melawan mafia sumberdaya alam. Mafia politik dan mafia sumberdaya alam kini bersatu hendak menghancurkan KPK. Indikator utamanya KPK mulai menyasar
kejahatan korporasi,” kata Made Ali.rls/bayu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close