NasionalNewsPolitik

Jadi Oposisi, PAN Ikuti Langkah PKS

Oleh: Muhajir

Metropekanbaru.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan partai berlambang matahari putih itu siap menjadi oposisi selama lima tahun ke depan. Ini artinya, PAN akan menyusul langkah PKS yang juga telah mengatakan kesiapan berasa di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan,” kata dia di Jakarta, Sabtu (12/10). Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada agenda lain selain menjadi oposisi. Selain itu, mayoritas pengurus, kader, hingga simpatisan juga memilih sikap politik yang sama.

Menurut dia, jika Demokrat dan Gerindra akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah, maka itu adalah hak dapur partai masing-masing. Koalisi Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 memang sudah membubarkan diri dan sepakat untuk mengambil jalan sendiri.

“Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata,” ujarnya.

Dia menilai bahwa menjadi oposisi tak selamanya berseberangan dengan pemerintah. Jika ada kebijakan maupun program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka PAN siap mendukung. Namun, jika ada yang berseberangan dengan kehendak rakyat, maka PAN siap memberikan kritik, mengoreksi, dan memberi peringatan kepada pemerintah.

“Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang, itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini,” katanya.

Dia juga mengomentari pertemuan ketua umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, jika pembahasan dalam pertemuan itu untuk kepentingan bangsa dan negara mala patut diapresiasi.

Namun, jika pertemuan itu hanya berkutat lada kepentingan politik sektor dan temporal maka tentu tidak baik. Saleh mengatakan, masih banyak persoalan bangsa yang harus diutamakan daripada membagi-bagi kursi kekuasaan.

“Orang bisa saja berpikir bahwa pertemuan itu terkait dengan pembentukan kabinet. Itu boleh-boleh saja, namun kalau agendanya hanya soal kursi kabinet, tentu kurang simpatik dan tidak produktif,” ujarnya. (PS)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close