Berita Lokal PekanbaruNews

DPD Tolak Revisi UU yang Melemahkan KPK

Oleh: Muhajir

Metropekanbaru.com, JAKARTA– Anggota DPD dari Sulawesi Utara, Jafar Alkatiri, menegaskan menolak revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi itu. Menurut dia, KPK tidak boleh dilemahkan dengan cara apapun, karena tugas mereka menyelamatkan uang negara.

“Saya mendukung KPK. Jangan ada yang melemahkan KPK. Kalau revisi (UU KPK) melemahkan, kita akan tolak,” kata Jafar di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (6/9).

Dia menuturkan, meskipun ada revisi, tapi harus menguatkan KPK bukan melemahkan. “Selama KPK kita letakkan pada kewenangan yang benar, revisi itu saya kira tergantung pada kepentingan untuk menyelamatkan uang negara,” ujarnya.

Pada Kamis (5/9) kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menyatakan lembaganya berada di ujung tanduk. Menurut dia, ada sembilan persoalan yang dapat melumpuhkan kinerja KPK saat ini.

“Bukan tanpa sebab, semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Agus.

Persoalan pertama, terkait seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon. Dia menilai di dalamnya terdapat orang bermasalah yang akan membuat kerja KPK ke depan terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak.

Kedua, pada Sidang Paripurna DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU Inisiatif DPR. Agus menilai terdapat sembilan persoalan di dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Hal itu terkait independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. (EP)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close