Berita Lokal PekanbaruPilpres 2019

Di Provinsi Riau, Jumlah Orang Gila Boleh Nyoblos Bertambah

Oleh: Azhar Saputra

Satu KPU di Pekanbaru sudah mendata orang gila yang boleh nyoblos. Jumlahnya ternyata bertambah 4,07% menjadi 151.122. Gila yang seperti apa ya yang boleh nyoblos itu?

Metropekanbaru.com, PEKANBARU – Pemilihan umum 2019 sebentar lagi akan digelar. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan serentak pada 17 April 2019, juga di Provinsi Riau.

Masyarakat harus bersiap dalam menentukan pilihan masing-masing. Termasuk persiapan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dibolehkan menentukan pilihannya.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dr. Hazhelli Juita menyebutkan, bahwa baru satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyodorkan diri terkait pendataan pada ODGJ ini.

Satu KPU itu berasal dari Kota Pekanbaru yang baru beberapa hari ini menghubungi mereka terkait pendataan ODGJ untuk keperluan Pileg dan Pilpres mendatang.

“Sampai saat ini, baru KPU Kota yang menghubungi kita terkait pendataan ODGJ di Pileg dan Pilpres mendatang,” katanya, Senin, 28 Januari 2019.

Untuk tahap selanjutnya KPU melakukan pendataan lagi terhadap ODGJ dari jumlah pemilih di Provinsi Riau yang bertambah menjadi 151.122, atau 4,07 persen. Ini ditetapkan melalui Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 melalui rapat pleno rekapitulasi di kantor KPU Riau, Selasa, 13, November 2018 silam.

Alam rapat itu, angka DPTHP 2 Pemilu 2019 tingkat provinsi sebanyak 3.863.830 yang sebelumnya berjumlah 3.712.708 pemilih dari DPTHP 1.

“Jadi data awalnya itu datangnya dari KPU. Kalau nanti sudah lengkap dan sudah ada, baru tugas kita yang akan memeriksanya,” jelasnya.

Menurutnya, alasan menunggu pendataan yang dilakukan kembali oleh KPU itu mengingat keterbatasan anggaran yang mereka miliki. Itu jika harus memeriksa seluruh ODGJ yang akan melakukan pencoblosan pada waktunya.

“Tidak mungkin semua ODGJ kita periksa. Biaya besar dan anggota yang turun jadi lebih banyak untuk diperiksa. Jadi kalau sudah ada penetapan baru bisa kita masuk,” imbuhnya.

Nantinya, bagi ODGJ yang lulus pemeriksaan akan mendapatkan surat keterangan saat akan memberikan suaranya. Selain itu juga  tergantung gangguan jiwa yang dialami masing-masing orang.

“Jadi tidak semua yang terganggu kondisinya bisa menentukan pilihan. Termasuk didalamnya gangguan yang tak pengaruhi kemampuan dalam menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. jss

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close