Berita Lokal PekanbaruNews

Bertahap, Cara Pak Harto Susun Kabinet

Oleh: Ahmad ZR |

Metrpekanbaru.com, JAKARTA— Setiap presiden memiliki cara sendiri dalam menyusun jajaran menteri yang akan membantu tugas pemerintahan selama masa kepemimpinannya berlangsung. Penyusunan itu mencakup mulai dari konsep, penempatan, kompetensi, nomenklatur kementerian/lembaga, hingga penamaan kabinet.

Kabinet Pembangunan adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Nama kabinet tersebut selalu digunakan Presiden kedua RI Soeharto sejak mulai memimpin negeri ini pada 1968, hingga masa jabatannya berakhir pada 1998. Tak hanya itu, Soeharto memberikan tambahan angka romawi di belakang nama Kabinet Pembangunan itu untuk menandakan setiap lima tahun periode pemerintahannya.

Mantan Menteri Koperasi era Pak Harto, Subiakto Tjakrawerdaya menuturkan, salah satu pertimbangan mendasar Pak Harto dalam memilih pembantunya adalah asas profesionalisme. Ada tiga unsur yang diambil oleh Pak Harto sebagai menterinya, yaitu pemerintahan, ABRI (TNI) dan kader partai politik.

“Dari pemerintahan minimal eselon satu. ABRI minimal Kepala Staf (KS). Kalau partai minimal wakil sekjen. Itupun masih belajar lima tahun,” kata Subiakto saat ditemui Indonesia Inside di ruang kerjanya di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bahkan, pengangkatan menteri dari eselon satu pun dilakukan secara bertahap, tidak serta merta langsung menjadi menteri. “Mereka jadi menteri negara dulu baru menteri departemen. Contohnya Siswono (Yudo Husodo) dan Akbar Tanjung,” tuturnya.

“Saya eselon satu atau setara Dirjen (Direktorat Jenderal) dan Rektor. Pak Harto milihnya luar biasa. Nggak seperti sekarang, Kepala Seksi (Kasi) yang masih dolan (main-main) dipilih jadi menteri, ya bubar nggak karu-karuan,” katanya melanjutkan sembari menggebrak meja dan menggeleng-gelengkan kepala.

Pasalnya, lanjut dia, pekerjaan menjadi seorang menteri bukanlah hal mudah. Menteri paling bertanggungjawab setelah presiden atas permasalahan yang terjadi di seantero negeri, terutama yang menyangkut dengan departemen atau kementeriannya.

Subiakto Tjakrawerdaya
Menteri Koperasi di era Kabinet Presiden HM Soeharto, Subiakto Tjakrawerdaya. Foto : Ahmad ZR

Deretan problematika krusial harus mampu mendapatkan jalan keluar dari para menteri yang sedang mengemban amanahnya. Artinya, dibutuhkan kapasitas besar dan kepiawaian dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Pak Harto itu pantas diagungkan sebagai pemimpin. Wong saya mimpin departemen lima tahun saja sudah setengah mati, Pak Harto mimpin bangsa ini 32 tahun keadaan stabil, itu kalau bukan orang luar biasa, tidak ada. Pemimpin mana yang bisa seperti Pak Harto?,” tanya Subiakto menajamkan kedua bola matanya
sembari memajukan gestur tubuhnya.

Meski sebagian orang mengatakan kepemimpinan Pak Harto dapat berjalan stabil karena menggunakan sistem semi otoriter, Mantan Menkop itu menampik pernyataan dan opini tersebut. Menurut dia, justru pihak yang menggunakan sistem semi otoriter adalah orang-orang yang berbeda selera dengan kebijakan Pak Harto.

“Saya gak percaya Pak Harto mimpin dengan diktator. Rakyat bahagia kok, nggak mencekam. Yang mencekam dan bahaya kan politikus-politikus yang nggak bisa bikin partai. Beras murah, harga pangan murah, semua happy. Jadi bukan kita kultus individu, tapi itu fakta sejarah,” ujarnya.

Terlebih lanjut dia, ada kekuatan besar yang tidak ingin bangsa Indonesia merdeka. Di saat pembangunan sedang melejit pesat dengan berbagai prestasi, mulai dari angka gini ratio yang rendah, 100 persen perusahaan negara milik pemerintah, Indonesia miliki PAL, Pindad, Telkom, Indosat, Krakatau Steel, hingga swasembada pangan yang menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat, namun pihak asing tidak senang. Berbagai manuver dilakukan menggunakan ‘orang dalam’ untuk menggagalkan agenda pembangunan.

“Itu hasrat penjajahan yang nggak akan selesai. Mereka tidak ingin melihat bangsa kita kuat dan bersatu. Makanya Bung Karno selalu mengatakan revolusi belum selesai. Bahaya ini kalau berhasil pembangunan, (Pak Harto) dijatuhkan,” tuturnya.

Subiakto tak menampik, di saat kabinet reformasi akan terbentuk, ia ikut menandatangani bersama 13 menteri lainnya untuk menolak duduk di Kabinet Pembangunan VII. “Tapi saya menandatangani dengan tulus. Nah, 13 menteri lainnya enggak tulus. Mereka justru menekan Pak Harto mundur,” kata Subiakto.

Ihwal ketidaktulusan itu terlihat ketika 13 menteri selain Subiakto masuk dalam kabinet Habibie setelah Pak Harto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Di saat ‘orang lain’ merapat ke Habibie, tutur Subiakto, dia justru konsisten berada di Cendana dan mendampingi Pak Harto hingga wafat.

“Saya menandatangani (penolakan masuk kabinet reformasi), iya (betul). Tapi saya tidak bersedia duduk dalam kabinet Pak Habibie. Saya konsisten. Seandainya diminta saya pun tidak bersedia,” katanya.

Kendati, hari ini, mayoritas menteri berasal dari partai politik sebagai kompensasi karena mendukung suksesi pemilu, Subiakto tak mempermasalahkan hal itu selama dapat bekerja profesional.

Terlebih, mekanisme kaderisasi organisisasi di partai politik tidak berjalan baik. Hal ini menjadi masalah yang terus berputar dalam pola penunjukkan menteri di tengah konflik kepentingan antar kelompok.

“Partai hanya kecil diambil sebagai menteri. Yang paling banyak diambil dari pemerintahan sipil. Kita tidak perlu negara lain karena mekanisme organisasinya jalan. Jadi, kalau saya presiden saya tetap ambil dari pemerintah dan ABRI karena mereka sudah punya pengalaman, planning sistemnya bagus,” ujarnya.

Inilah model rekrutmen dari tiga unsur. Tidak ada jalan pintas maupun karena asas kedekatan dan keeluargaan seperti sekarang.

“Saya sedih, negara begitu besar. Masalahnya begitu besar, tapi buat mainan. Saya bukan masalah presidennya Prabowo atau Jokowi, tapi siapapun-lah jangan buat mainan,” katanya.

Belum lagi permasalahan yang dihadapi pemerintah terus bertambah. Sementara, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran adalah cita-cita dari agenda pembangunan.

“Kuncinya, keputusan politik. Pertanyaannya berani apa enggak? Karena ini kepentingannya banyak, kepentingan ekonomi dan politik. Tinggal yang berani seperti Pak Harto. Sampai dia dijatuhkan karena ini,” katanya.(EPJ)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close