Berita Lokal PekanbaruNewsNusantara

Awas, Politik Wani Piro Hancurkan Demokrasi

Oleh: Djoko Su’ud Sukahar |

Politik transaksional menjadi fenomena umum akhir-akhir ini. Akibat itu, maka siapa yang berduit yang berkuasa. Adakah itu akan terulang di pemilu tahun ini?

Metropekanbaru.com, PEKANBARU — Demokrasi Wani Piro merupakan buku ketiga karya Bagus Santoso. Anggota DPRD Riau ini menunjukkan, bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan, khususnya di Riau pada beberapa periode terakhir.

Menurut Bagus Santoso, apa yang ditulis dalam bukunya itu merupakan fakta. Sebuah kesaksian, bahwa ‘Demokrasi Wani Piro’ itu memang terjadi. Tapi apakah fenomena ini akan terulang lagi dalam pemilu tahun ini, itu pertanyaannya,” katanya.

“Jika terulang lagi, itulah yang membuat demokrasi kita hancur,” tambah kandidat doktor politik yang dalam kontestasi politik tahun ini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dapil Riau II nomor urut 5 dari Partai Amanat Nasional.

Harapan Bagus, buku Demokrasi Wani Piro yang ditulisnya itu dapat dijadikan referensi bagi masyarakat Riau. “Memang betul ongkos politik itu dibutuhkan untuk berjuang. Tapi demokrasi yang sarat dengan transaksional berpotensi merusak tatanan kehidupan demokrasi kita dan hanya menguntungkan kapitalis atau kaum yang berduit saja,” tambahnya saat dihubungi Metropekanbaru.com.

Bagus adalah anggota DPRD Riau dua periode. Dia juga akademisi dan jurnalis. Dia menghentak Riau dengan gagasan dan keberaniannya mengungkap fakta-fakta yang berkembang di masyarakat, yang kemudian diterbitkannya dalam bentuk buku.

Dalam buku ketiganya, Demokrasi Wani Piro merupakan rambu- rambu yang urgen tatkala setiap pesta demokrasi perilaku politik transaksional semakin menjadi-jadi.

Dalam perilaku politik yang mendewakan finansial itu persaingan lebih kentara pada kekuatan modal caleg. Akibat itu, maka banyak pengurus parpol tergusur caleg baru yang padat modal.

Menurut Bagus, untuk mendegradasi demokrasi yang penuh transaksional itu diperlukan pendidikan politik yang menyeluruh. Itu agar seluruh elemen ikut mengawasi proses demokrasi.

“Parpol, akademisi, media, ustaz, LSM dan tokoh masyarakat jangan lagi memberikan ruang politik untuk itu. Haramkan NPWP (Nomor Piro Wani Piro),“ ujar Bagus Santoso yang pada Pemilu tahun 2019 akan menembus Senayan (DPR RI) dari Dapil Riau 1.

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close